Kurikulum 2013, Sudahkah Berisi?

Kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami pergantian sebanyak sepuluh kali dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Kurikulum sebagai acuan dalam kegiatanpembelajaran menjadi bagian yang sangat penting dalam jalannya proses kegiatan belajar mengajar. Tujuan pendidikan nasional dijalankan dan diimplementasikan dalam wujud kurikulum. Kurikulum seakan-akan menjadi  sistem yang dikendalikan pemerintah ketika dilihat pergantiannya yang cenderung cepat. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau Kurikulum 2006 jika dihitung samapai saat ini baru berjalan sekitar 6 tahun. Umur yang masih muda dan belum dapat dilihat hasilnya sudah akan segera terganti dengan kurikulum 2013. Entah ada masalah apa dengan kurikulum sebelumnya sehingga harus digantikan dengan kurikulum yang baru.

Pendidikan karakter menjadi hal yang selalu ditonjolkan sekarang ini dan terus digencarkan penerapannya dalam pembelajaran. Sekolah yang berperan mindidik dan mengajar dianggap kurang maksimal ketika melihat masalah-masalah yang muncul di dunia pelajar saat ini. Mungkinkah hal ini menjadi salah satu alasan perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal jika kita mencoba merefleksi lebih mendalam sebenarnya ujung tombak pendidikan ada pada guru. Jadi, mungkin sekarang yang perlu diperhatikan kurikulum ataukah pelaksanaan kurikulum. Pelaksana kurikulum utama yaitu guru dan pendukung-pendukung tenaga pendidikan di daerah. Peningkatan profesional guru dan perangkat tenaga kependidikan juga harus diperhatikan. Kurikulum bisa saja diubah dengan harapan menjadi lebih baik. Akan tetapi jangan dilupakan kualitas pelaksana kurikulum tersebut apakah sudah memahami sepenuhnya dan siap melaksankannya.

Kurikulum 2013 dirancang khusus hanya untuk kelas 1 dan 4 di pendidikan tingkat dasar pada sekolah tertentu, kemudian kelas 1 pada jenjang pendidikan menengah. Ketika kurikulum 2013 ini benar-benar diterapkan  menyeluruh, sebenarnya pemerintah sudah merancang dengan berbagai persiapan. Salah satu bentuk persiapan yaitu sosialisasi dan pelatihan lebih awal pada guru-guru di sekolah yang menjadi sasaran. Pemilihan sekolah berdasarkan kesiapan sumber daya manusia dan berbagai pendukung termasuk fasilitas yang memadai. Dengan gambaran tersebut dapat kita pahami kurikulum 2013 ini sengaja hadir merombak secara utuh kurikulum yang lama.

Mungkin yang perlu kita tinjau saat ini adalah isi dari kurikulum tersebut. Secara garis besar tematik terintegrasi dan penguatan unsur karakter dalam pembelajaran menjadi warna baru kurikulum 2013. Kalau hal ini dinilai baru, ternyata  tidak sepenuhnya karena sistem ini sudah pernah diterapkan di eropa pada tahun 60’an. Mungkin menjadi sedikit gambaran sebenarnya kemajuan pendidikan atau keterlambatan pendidikan yang sedang dialami bangsa ini. Tetapi jika kita menengok pada kritik pendidikan yang disampaikan pejuang pendidikan seperti Paulo Freire di Brazil akan muncul kesadaran. Freire menyatakan pendidikan yang ia perjuangkan tidak akan terlepas dari nilai historis, ekonomi, dan politik pada masing-masing bangsa. Pertanyaan yang muncul dimana selama ini nilai-nilai tersebut dalam pendidikan nasional kita. Sistem pendidikan dengan kurikulum yang berubah-ubah adalah bentuk ada permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan kita.

Isi pendidikan yang mengkesampingkan nilai historis, ekonomi, dan politik bisa kita telaah dengan fakta pendidikan di Indonesia. Nilai historis berarti berkaca pada sejarah pendidikan di Indonesia yang berkembang sejak masa kerajaan nusantara sebenarnya sangat berkaitan. Mengambil contoh era majapahit dan sriwijaya istilah “cantrik” melekat pada orang yang belajar pada ahli agama. Pendidikan di masa itu memang masih terfokus pada ajaran keagamaan tetapi terbukti ahli-ahli di zamannya pun bermunculan yang kita kenaldengan empu. Beralih ke masa penyebaran islam oleh wali songo istilah “santri” sebenarnya juga mengadopsi dari kata “cantrik” intinya sama belajar dari seorang ahli. Lebih hebatnya lagi pendekatan-pendekatan yang digunakan sudah berpikir modern dalam mengajarkan suatu ilmu dengan menggunakan media kesenian maupun kebudayaan. Semua ini berkaitan dengan agama maka jika ingin mengajarkan karakter negara ini tidak bisa bertindak sekuler. Kita ketahui peranan pesantern dan sekolah keagamaan sempat menjadi lemah di masa orde baru. Orde baru menganggap pendidikan ala pesantern akan menimbulka doktrin yang membahayakan negara sehingga di buatlah pendidikan yang berbasisi keagamaan menjadi pendidikan non-formal. Kemudian diikuti dengan aturan bahwa pendidikan keagamaan juga wajib disampaikan di sekolah umum. Akan tetapi membuat pendidikan agama di sekolah ini menjadi seperti hal ritual saja dalam pelaksanaannya. Tentu pendidikan agama bukan menjadi satu-satunya pengembangan karakter pendidikan di Indonesia. Masih ada pendidikan kewarganegaraan dan sejarah yang bagi saya sangat penting dipahami peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan akan mengajarkan bagaimana ketatanegaraan di Indonesia. Namun sejarah di sini memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Apabila sejarah sampai diulupakan dan dikesampingkan dengan mengintegrasikan pelajaran tersebut bisa berakibat fatal dengan pendidikan kita. Individu yang memahami sejarah bangsanya akan lebih menghargai nilai-nilai kehidupan bangsa ini. Perjuangan dan pengorbanan pejuang di masa lalu seharusnya menjadikan refleksi dan contoh karakter bangsa ini. Kolonialisme menjadi musuh utama bangsa ini, bangsa ini bangsa yang selalu melawan dengan ketidakadilan dan segala bentuk penindasan. Semangat tersebut jika terus tertanam kuat dalam jati diri bangsa Indonesia tentu tugas kita sekarang melawan segala bentuk keburukan yang sedang menghantam negeri ini. Bangsa Indonesia akan sadar melawan adanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri.

Aspek ekonomi juga tidak akan pernah terlepas dari dunia pendidikan tetapi harus mempertimbangkan kesesuaiannya. Jika ekonomi menjadi tujuan utama pendidikan negeri ini maka hanya akan terjaadi pendidikan yang bersifat reaktif dan mencetak pekerja. Saya sangat merasakan ketika memasuki kuliah di program studi keguruan. Adanya sertifikasi membuat pemikiran kita reaktif berbagai universitas membuka program studi tersebut karena menguntungkan tetapi tidak melihat kualitas output yang terjadi. Selanjutnya bila berbicara sisi politik yang kuat maka nasib pendidikan khususnya kurikulum bergantung pada pemegang kuasa. Bisa kita ketahui jika pergantian pemerintahan selalu akan dibarengi pergantian sistem pendidikan. Fakta ini menempatkan pendidikan seolah-olah juga menjadi bagian dari kontrak politik kalangan tertentu.